PERWALIAN DALAM AKAD NIKAH

Latar Belakang

Pengertian madzhab adalah  hasil ijtihad seorang imam (Mujtahid Mutlak Mustaqil) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbath.

Pengertian bermadzhab ialah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbathnya.

Kalau kita perhatikan, dalam menetapkan suatu hukum, adakalanya terdapat perbedaan pendapat di antara imam-imam madzhab itu, walaupun sama-sama merujuk kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, disamping sumber hukum lainnya baik yang muttafaq `alaih maupun yang mukhtalaf fiih.

Termasuk dalam pembahasan hukum yang terdapat perbedaan pendapat, yaitu masalah Perwalian dalamm akad nikah. Makalah ini akan menjelaskan tentang perwalian dalam akad nikah, yang terlebih dahulu mengemukakan pengertian dan hukum nikah itu sendiri.

A.  Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1]

Nikah menurut bahasa seperti yang dinyatakan dalam kitab Fathul Mu`in yaitu ( الضمّ ) yakni menjadi satu atau ( الإجماع ) yakni berkumpul. Menurut Syara` yaitu akad yang mengandung pembolehan (hal yang membolehkan) watha` (setubuh/jima) dengan lafaz ( إنكاح ) nikah atau ( تزويج ) kawin.[2]

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasanngan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Allah SWT, berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 1

Artinya   :  “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.

.Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.[1]

B.  Hukum Nikah

Nikah itu sunat hukumnya bagi orang yang menginginkannya dengan syarat mempunyai kemampuan untuk belanja nikah seperti mahar, pakaian dan nafkah.

Dan makruh hukumnya bagi orang yang tidak menginginkan nikah jika ia tidak mampu (punya belanja nikah) atau mampu tetapi memiliki penyakit impoten atau terlalu tua, dan jika orang yang tidak menginginkan nikah tadi mempunyai kemampuan nafkah dan tidak memiliki penyakit tersebut, jika ia sibuk mengerjakan ibadah maka lebih afdhol tidak menikah, namun jika ia tidak sibuk dengan mengerjakan ibadah maka menikah lebih afdhol. [2]

Dan wajib  jika karena nadzar,[3] jika keadaanya mencukupi syarat mendapatkan hukum sunat nikah seperti yang tersebut di atas.

C.  Perwalian dalam Pernikahan

1.   Pendapat tentang Wali sebagai Syarat Sah Pernikahan

a.   Jumhur Ulama

Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Demikian pendapat Jumhur Ulama. Hal ini berarti ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Dasar yang dipergunakan oleh Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali yaitu firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 232:[4]

………Ÿxsù £`èdqè=àÒ÷ès? br& z`ósÅ3Ztƒ £`ßgy_ºurø—r& ………………..

Artinya      :  “…….maka janganlah kamu (para wali) mengahalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya……”

Apabila seorang wanita ditalak oleh suaminya, maka setelah habis iddah-nya, si wanita itu bolah lagi kawin dengan bekas suaminya (ada ketentuannya sesudah talak tiga/talak baa`in), atau laki-laki lain. Para wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa kedudikan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan.[5]

Selain Ayat tersebut, juga terdapat Hadis yang menyatakan  perkawinan  tidak dipandanng sah kecuali dengan adanya wali, yaitu:

لاَنِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه الخمسة)

Artinya      :  “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali”. (HR. Lima orang Ahli Hadis)

Juga Hadis  Siti Aisyah r.a, Nabi SAW. bersabda:

أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الأربعة إلاّ النّسائ)

Artinya      :  “Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”. (HR. Empat orang Ahli Hadis kecuali Nasai)

Sabda Nabi SAW. lagi:

لاَتُـزَوِّجُ اْلمَرْءَةُ اْلمَرْءَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ اْلمَرْءَةُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدرقطنى)

Artinya      : “Seorang wanita tidakl boleh menikahkan wanita lain, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya”. (HR. Ibnu Majah dan Dara Quthny)

Dari Hadis di atas hendaknya dipahami, bahwa seorang wanita boleh mengawinkan dirinya bila telah mendapat izin dari walinya, karena si wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun oleh beberapa sebab, (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak  dapat secara langsung menikahkannya, maka ha kimlah  yang menjadi walinya.

Demikian juga si wanita tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Menurut Al-Hakim, Hadis istri Rasulullah seperti Aisyah, Ummu Salamah, Zainab mencapai tiga puluh Hadis mengemukakan tentang wali dalam pengertian yang sama, walaupun redaksinya berbeda.

Oleh Ibnu Mundzir ditegaskan lagi, bahwa dia tidak melihat salah seorang sahabatpun menyalahinya.

Di antara sahabat yang berpegang kepada Hadis (tidak sah nikah tanpa wali), adalah Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas`ud dan Aisyah.

Dari kalangan Tabi`in, yaitu di antaranya; Sa`iid bin Musayyah, Hasan Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha`I, Umar bin Abd. Aziz.

Selain ulama-ulama tersebut, kita lihat pula; Sofyan As-Tsaury, Auzaai`y, Abdullah ibn Mubarak, Syafi`I, Ibnu Syubramah, Ahmad, Ishak, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, At-Thavary dan Abu Tsaur, yang sejalan dengan pendapat mereka dengan para sahabat yang telah disbutkan di atas. [6]

b.   Hanafiyah

Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya`bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu`), maka pernikahannya boleh.[7]

Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wabita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.

Para wali juga dapat menghalangi pernikahan, bila maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang tidak wajar).

Sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya sebagai ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim saja umpamanya, maka wali itu tidak ada hak untuk  menghalangi wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak kufu dan maharnya lebih kecil (rendah) sekalipun, karena wewenang berada di tangan wanita itu sepenuhnya. Kendatipun tidak kufu kufu dan maharnya kecil, tidak ada yang menanggung malu dari keluarganya (walinya).

Sebagai landasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah adalah firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 230, yaitu:

Artinya   :  “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin dengan suaminya yang lain…”.

Juga firman Allah surah Al-Baqarah ayat 232:

Artinya   :  “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya…”.

Kemudian juga firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 234

Artinya   :  “…kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali), membiarkkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut…”

Menurut golongan ini, ayat pertama dan  kedua ditujukan (khitab) kepada suami, buka kepada wali (pendapat jumhur).

Sedangkan ayat ketiga jelas, bahwa wewenang itu berada pada diri wanita itu. Para wali tidak dipersalahkan (berdosa). Bila si wanita itu bertindak atas namanya sendiri.

Di samping firman Allah di atas, mereka berpegang kepada Hadis Rasulullah:

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu diminyai izinnya, dan diamnya menunjukkan izinnya” (HR. Jamaah kecuali Bukhari)

Menurut  riwayat Ahmad, Muslim, Abu daud dan Nasai:

“Perawan itu dimintai pertimbangannya oleh bapaknya (sebelum akad)”.

Rasulullah bersabda:

“Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya (diajak musyawarah) dan perawan (tidak boleh dinikahkan) sebelum diminta izinnya. Mereka bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana (diketahui) izinnya?’ Jawabnya: ‘Dia diam’ ”. (HR. Muttafaq Alaih)

Hadis Rasulullah:

“Dari Khansa` binti Khidam, bahwa ia dikawinkan oleh ayahnya setelah ia janda, maka ia dating kepada Rasulullah (mengadukan permasalahannya), maka beliau menolak (membatalkan) perkawinannya itu”. (HR. Jamaah kecuali Muslim).

Hadis Rasulullah:

“dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis dating kepada Rasulullah, lalu ia menceritakan kepada beliau tentang bapaknya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak ia sukai. Kemudian Rasulullah menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak)”. (HR. Ahmad, abu daud, Ibnu Majjah, dan Dara Quthny)

Menurut golongan Hanafiyah, keberadaann wali dalam suatu perkawinan hukumnya sunat.

Setelah melihat kedua pendapat yang berbeda, maka Abu Tsaur (salah seorang fakih golongan Syafi`iyah) mengemukakan pendapatnya, bahwa suatu perkawinan dilangsungkan sesudah disetujui bersama oleh wanita dan walinya.[1]

2.   Syarat Wali

Wali adalah org yang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya akad nikah.[2] Fuqaha telah sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah harus; Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi, berbeda pendapat dalam hal wali dari hamba sahaya, orang fasik, dan orang bodoh.

Mengenai kecerdikan menurut mazhab Maliki tidak termasuk syarat dalam perwalian.

Akan tetapi Imam Syafi`I mensyaratkan kecerdikan dalam perwalian. Sama halnya dengan pendapat Asyhab dan Abu Musy`ab. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan dalam urusan harta benda. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa orang yang bodoh, tidak sah menjadi wali.

Dengan demikian, dalam hal ini terdapat dua bagian, yaitu bahwa kecerdikan dalam urusan harta berlainan dengan kecerdikan dalam memilih calon suami yang patut untuk wanita.

Dalam masalah keadilan, ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilih calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Sedangkan tentang hamba sahaya, karena tidak sempurnanya, maka terdapat perselisihan tentang perwaliannya sebagaimana diperselisihkan tentang keadilannya.[3]

  1. 3. Macam-macam Wali

Adapun dari beberapa referensi disebutkan, wali nikah ada empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

a.   Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adany hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tetntang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat.[4]

Imam Syafi`I memegangi keashabahan. Beliau berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk ashabah seorang wanita.[5] Menurut Imam Syafi`i, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat lebih dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali.

Imam Abu Hanifah mengemukakan, semua kerabat si wanita itu, baik dekat maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah.[6]

Imam malik berpendapat keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (Almaula), kemudian penguasa.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1)      Ayah,

2)      Ayanya Ayah (kakek) terus ke atas,

3)      Saudara laki-laki sekandung,

4)      Saudara laki-laki seayah,

5)      Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,

6)      Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

7)      Anak laki-laki dari no. 5,

8)      Anak laki-laki dari no. 6,

9)      Anak laki-laki dari no. 7,

10)  Anak laki-laki dari no. 8 dan seterusnya,

11)  Saudara laki-laki ayah sekandung,

12)  Saudara laki-laki ayah seayah saja,

13)  Anak laki-laki dari no. 11,

14)  Anak laki-laki dari no. 12,

15)  Anak laki-laki dari no 13 dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

1)      Ayah seterusnya ke atas,

2)      Saudara laki-laki ke bawah,

3)      Saudara laki-laki seayah ke bawah.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab`ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrabadalah  wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab`ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab`ad, dan demikian seterusnya.

Adapun perpindahan dari wali aqrab menjadi wali ab`ad adalah sebagai berikut:

1)      Apabila wali aqrabnya non-muslim,

2)      Apabila wali aqrabnya fasik,

3)      Apabila wali aqrabnya belum dewasa,

4)      Apabila wali aqrabnya gila,

5)      Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.[7]

b.   Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Sabda Rasulullah SAW:

فالسُّلْطـانُ وَلِيُ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَـهُ. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنَّسائ)

Artinya   :“Maka Hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majjah, dan Nasa`i)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan ( سلطان ), Khalifah (pemimpin), Penguasa ( رئيس ) atau qadhi nikah yang diberi wewenag dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang `alim ( أهل الحلِّ و العقـد ).

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1)      Tidak ada wali nasab.

2)      Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab`ad.

3)      Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari perjalanan.

4)      Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.

5)      Wali aqrabnya adol.

6)      Wali aqrabnya mempersulit.

7)      Wali aqrab sedang ihram.

8)      Wali aqrabnya sendiri akan menikah.

9)      Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan  wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1)      Wanita yang belum baligh.

2)      Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu`.

3)      Tanpa seizing wanita yang akan menikah.

4)      Di luar daerah kekuasaannya.

  1. c. Wali Tahkim

Wali Tahkim, yaitu wali yang diangkat olejh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si … (calon istri) dengan mahar … dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”.

Wali tahkim terjadi apabila:

1)      Wali nasab tidak ada,

2)      Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ,

3)      Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

  1. d. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam hal boleh tidaknya majikan menjadi wali sekaligus menikahkannya dengan dirinya sendiri, ini ada beberapa pendapat.

Imam Malik berkata, “Andaikata seorang janda berkata kepada walinya nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan denga dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sah lah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Imam Hanafi, Lais, Sauri dan Auza`i.

Sedang Imam Syafi`I berkata,: “Yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli dirinya sendiri.”.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi`I dan Abu daud, ia mengatakan bahwa kalau dalam masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab jika orang dikuasakanuntuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan. Ia beralasan dengan sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Anas r.a.:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya, serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing,” (HR. Bukhari)

4.   Wali Mujbir dan Wali Adol

a.   Wali Mujbir

Dalam membicarakan pembagian wali, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membagi kepada dua bagian, yaitu Wali Mujbir dan Wali Tidak Mujbir. Arti mujbir yaitu berhak memaksa menikahkan perempuan dengan tanpa adanya izin si perempuan. Yang dimaksud adalah Bapak, Kakek (dari pihak bapak) dan tuan bagi hamba sahayanya.[8]

Dari referensi lain mengkhususkan bagi berlakunya wali mujbir, dijelaskan wali mujbir boleh dilakukan  bagi perempuan yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang masih belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan masih gadis. Agama mengakui wali mujbir karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemshlahatan sekalipun untuk dirinya sendiri.[9]

Akan tetapi Bapak dan Kakek tidak menjadi wali mujbir kecuali dengan lima syarat:[10]

  1. Si perempuan itu perawan, baik baligh maupun belum baligh.
  2. Laki-laki calon suaminya itu sekufu dengannya.
  3. Laki-laki calon suaminya itu mempunyai modal memberi mahar untuk perempuan itu.
  4. Tidak ada permusuhan/perselisihan atau ada kebencian antara perempuan dan laki-laki calon suaminya.
  5. Jangan ada antara perempuan dengan Bapak atau kakeknya permusuhan/perselisihan.[11]
  6. b. Wali Adol

Apabila wali itu tidak maun menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu`, maka dinamakan wali adol.

Apabila hal seperti itu terjadi, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali ab`ad, kaena adol adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Tapi jika adolnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliannya pindah ke wali ab`ad.

Lain halnya kalau adol-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara`, maka tidak disebut adol, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sekufu`, atau menikah maharnya dibawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu) dari peminang pertama. [12]

5.   Wanita yang Dinikahkan oleh Dua Orang Wali

Apabila seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali yang sederajat kepada dua orang laki-laki, maka boleh jadi salah satunya melaksanakn lebih dahulu ketimbang yang lainnya, atau bisa jadi keduanya bersama-sama melaksanakan akad nikah dalam satu waktu, baik dapat diketahui pelaksanaannya atau tidak. Jika dapat diketahui mana yang lebih dahulu melaksanakannya, maka fukaha sepakat bahwa perempuan itu menjadi istri lelaki yang pertama jika lelaki yang kedua belum menggaulinya. Akan tetapi jika lelaki kedua telah menggaulinya, maka fukaha berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ia menjadi istri lelaki pertama dan sebagian lagi mengatakan ia menjadi istri lelaki yang kedua. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ibnul Qasim. Sedang pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Syafi`I dan Ibnul Abdil Hakam.

Akan tetapi. Apabila kedua wali tersebut secara bersama-sama menikahkannya, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa keduanya adalah batal, termasuk apabila tidak bisa diketahui yang mana yang pertama. Sebab asalnya perempuan itu adalah haram sehingga jelas sebab batalnya.[13]

PENUTUP

KESIMPULAN

Menurut Jumhur Ulama, wali termasuk rukun nikah, akad nikah tidak sah tanpa adanya wali. Sedangkan menurut Ulama  Hanafiyah perwalian dalam akad nikah hukumnya sunnat.

Syarat wali nikah dapat disimpulkan yaitu; Islam, laki-laki, baligh, berakal, cerdik (urusan memilih calon suami) dan adil.

Macam-macam wali secara umum ada empat, yaitu: Wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula. Wali nasab terbagi dua jenis wali, yaitu:Wali aqrab dan wali ab`ad. Sedangkan pembagian wali memandang masalah wewenang memaksa, dan penolakan terbagi dua, yakni: wali mujbir dan wali adol.

Hukum wanita yang dinikahkan dua orang wali dan dua orang laki-laki ada beberapa pendapat. Jika diketahui mana yang lebih dahulu (pertama) akadnya, ulama sepakat yang pertama yang sah jika suami kedua belum menggauli. Sedangkan bila telah digauli oleh lelaki kedua,  Imam Syafi`I dan Ibnul Abdil Hakam mengemukakan, maka lelaki yang pertama kali sah menjadi suaminya, berbeda dengan Imam Malik dan Ibnul Qasim menyatakan bahwa ia menjadi istri lelaki yang kedua. Sedangkan bila tidak dapat diketahui waktu pelaksanaannya, maka akad nikah keduanya batal.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakar Utsman Ad-Dhimyati, I`ANAH AT-THALIBIN `ALA HALI AL-ALFAZH FATHUL MU`IN, Jilid 3, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1426 H./2005 M.

Muhammad Arsyad Al-Banjari, KITAB AN-NIKAH, Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA), 2005

M. Ali Hasan, PERBANDINGAN MAZHAB, Cet 2, Jakarta : Rajawali Press, 2000

Slamet Abidin, dkk, FIQIH MUNAKAHAT, Bandung : Pustaka Setia, 1999


[1] M. Ali Hasan, op. cit., h.  134-138

[2] Ibid., h. 140

[3] Slamet Abidin, dkk, op. cit., h 98

[4]Ibid., h. 89

[5] Ibid., h. 90

[6] M. Ali Hasan, op. cit., h. 139

[7] Slamet Abidin, dkk, op. cit., h 91

[8] Muhammad Arsyad Al-Banjari, op. cit., h. 15

[9] Slamet Abidin, dkk, op. cit., h. 95

[10] Muhammad Arsyad Al-Banjari, loc. cit.

[11] Ibid., h. 15-16

[12] Slamet Abidin, op. cit., 96-97

[13] Ibid., h. 98-99


[1] Slamet Abidin, dkk, op. cit., h. 9-10

[2] Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab an-Nikah, (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005) h. 1

[3] Abi Bakar Utsman ad-Dhimyathi, op. cit., h. 435

[4] M. Ali Hasan, op. cit., h. 131

[5] Ibid., h. 132

[6] M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, cet 2, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2000) h. 131-134

[7] Slamet Abidin, dkk, op. cit., h. 84


[1] Slamet Abidin, dkk, Fikih Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9

[2] Abi Bakar Utsman ad-Dhimyathi, Hasyiyah I`anah At-Thalibin `ala  Halii Al-Alfazh Fathu Al-Mu`in, jilid 3, (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1426 H./2005 M.) h. 432-433